Anda Jangan Kaget Kalau Mobil Ini Lewat, Rombongan Presiden Sekalipun Harus Berhenti

Loading...




 04-02
Pengguna jalan raya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup pada aturan lalu lintas.

Pada intinya, semuanya pengguna jalan raya tentu ingin jadi yang pertama dan diutamakan, apalagi saat tengah dalam kepentingan mendesak.

Walau demikian, aturan berlalulintas memberi prioritas pada beberapa jenis kendaraan untuk melaju di jalan raya. Ketentuan di alam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomer 22 th. 2009, menjelaskan beberapa golongan kendaraan yang bisa memperoleh prioritas di jalan raya.

04-01
Seperti tercatat didalam pasal 134, pengguna jalan yang peroleh hak paling utama untuk didahulukan sesuai sama urutan yaitu sebagai berikut :

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan pekerjaan.

04-03
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
04-04
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada
kecelakaan lalu lintas.

di Nusa Tenggara Timur, Sabtu (20/12/2014)

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing dan lembaga internasional yang menjadi tamu negara.

f. Iring-iringan pengantar jenazah.

g. Konvoi serta atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi umpamanya, saat ada kebakaran berlangsung lalu kendaran pemadam kebakaran melalui, semuanya mesti berhenti serta berikan jalan.


Ketentuan ini berlaku termasuk juga untuk iring-iringan presiden sekalipun.

“Jadi sesuai dengan kepentingan terbesar terlebih dulu. Seperti pemadam kebakaran yang akan menyelamatkan banyak nyawa manusia, jadi semuanya mesti berikan jalan, ” tutur Edo Rusyanto, Koordinator Jaringan Tindakan Keselamatan Jalan (Jarak Aman) waktu berdiskusi dengan Otomania.

Tetapi untuk yang tidak mematuhi ketetapan itu, siap-siap dikenakan sanksi.

Seperti pada pasal 287 ayat 4 yang bunyinya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (ranmor) di jalan, yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama untuk ranmor, seperti disebut pada Pasal 134, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bln. atau denda Rp250. 000. 

Artikel Terkait