Saat Menyamar Jadi Wali Murid Miskin, Ibu Risma di Sepelekan., Selanjutnya Wali Kota Risma Membuat Malu Pihak Sekolah Dengan.... Baca selengkap nya disini

Loading...



Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi kesaksian atas gugatan yang dilayangkan warga Surabaya terkait pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah propinsi Jawa Timur. Kesaksian itu disampaikan Risma di Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/6/2016).


Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat, Risma mengungkap pada 2008, waktu dianya menjabat sebagai Kepala Badan Perencaan Kota Pemerintah Surabaya, ada seseorang ayah menuliskan surat pada dianya. Dalam surat itu, ayah itu bercerita masalah yang dihadapinya, yaitu tiga anaknya tak diijinkan ikut ujian karena masihlah menunggak pembayaran biaya ujian serta rekreasi yang diselenggarakan pihak sekolah. “Saya datang ke sekolah, menyamar waktu itu, ” tutur Risma. Risma melanjutkan, di sekolah itu dianya langsung dipertemukan dengan seseorang guru. Di sekolah itu, Risma medapat penjelasan masalah biaya ujian serta rekreasi yang jumlahnya sebesar Rp 900. 000 untuk tiap-tiap anak.

Pembagiannya yaitu Rp 450 ribu untuk pelatihan, sementara sisanya sebesar Rp 450 ribu untuk rekreasi. Pihak sekolah pernah berkilah ada penarikan iuran itu serta menyebutkan sudah menggratiskan semua cost. Risma lalu mempertanyakan kembali soal biaya pelatihan itu.
Tetapi, seseorang guru jadi balik bertanya, “oke bu, ibu siapanya? ”
“Saya wali murid, ” kata



Risma. Tidak berhenti
sampai di situ, Risma kembali ajukan pertanyaan pada guru itu.
“Bu disini banyak siswa yang tidak bisa bayar?

Totalnya berapakah? Kalau tidak, totalnya nyaris Rp 5 juta dengan anak-anak yang lain. Kelak anak-anak yang lain akan saya bayar, ” kata Risma.
Tetapi, saat biaya itu bakal dibayarkan, guru itu malah mencibir niat Risma itu. “Bisa bayar uang Rp 450. 000 dan bisa bayar anak yang lain sekitar hampir Rp 5 juta, namun untuk bayar duit rekreasi saja Rp 450. 000 tak bisa bayar? ” kata Risma menirukan perkataan guru itu.

Merasa disepelekan, Risma mengakui sempat jengkel. Pasalnya, dia waktu itu cuma menginginkan memperjuangkan nasib anak-anak di sekolah itu. “Saya digitukan. Di situ saya marah, walau sebenarnya saya jelaskan kondisi anak ini, saya buka (ngaku) bila saya Kepala Rencana Pembangunan, di situ saya menilainya ini tak adil untuk anak miskin, ” kata Risma. Warga Surabaya memanfaatkan jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menuntut Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi.

Mereka memohon supaya MK kembalikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah kota/kabupaten. Selain masalah anggaran, sarana yang lebih terbatas dari pemerintah provinsi jadi alasannya.



Sidang kali ini adalah sidang ke enam. Berkaitan persoalan ini, Risma juga mengirim surat pada Kemenkumham masalah materi UU 23 Tahun 2014 yang dinilai bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional




Artikel Terkait